
Dalam masyarakat yang telah menjadikan Harjaba sebagai simbol kebanggaan kolektif, perubahan tanggal akan sekaligus menjadikan perubahan makna. Ia akan memerlukan proses sosial politik yang panjang.
Perdebatan mengenai tanggal resmi penetapan Hari Jadi Banyuwangi (Harjaba) memperlihatkan pertarungan simbolik yang jauh melampaui sekadar urusan kronologi. Ia menyentuh nadi politik identitas, tafsir sejarah, dan legitimasi moral terhadap apa yang disebut sebagai asal mula sebuah kota. Dua arsip penting yang muncul dalam pergulatan ini — dokumen Kontroversi Hari Jadi Banyuwangi (Tim Sejarah DHC ’45, 2000) dan surat Armaya (2001) — menjadi saksi sekaligus instrumen pertarungan epistemologis antara dua paradigma sejarah, yaitu paradigma heroik – nasionalistik dan paradigma administratif – institusional.
Tim Sejarah DHC ’45 mendasarkan argumentasinya pada prinsip bahwa tanggal lahir sebuah kota haruslah menandai momentum historis yang bersifat heroik, faktual, dan filosofis. Berdasarkan prinsip itu, mereka menegaskan 18 Desember 1771 persis disaat puncak peristiwa perang Puputan Bayu sebagai Hari Jadi Banyuwangi. Peristiwa tersebut dianggap mencitrakan lahirnya kesadaran kolektif masyarakat Blambangan dalam melawan kolonialisme. Logika ini sejalan dengan orientasi pascakolonial yang kuat, yaitu menghapus jejak narasi kolonial yang dianggap mengukuhkan kekuasaan VOC, lalu menggantinya dengan narasi perlawanan rakyat. Dengan demikian, memilih tanggal 18 Desember 1771 juga merupakan pernyataan ideologis, bahwa Banyuwangi lahir dari semangat perlawanan, bukan penaklukan.
Sebaliknya, surat Armaya menghadirkan koreksi epistemologis terhadap klaim tersebut. Ia menilai bahwa penetapan 18 Desember 1771 sebagai Harjaba adalah salah baca sejarah karena belum ditemukan entitas kota bernama Banyuwangi pada tahun itu. Menurutnya, nama Banyuwangi baru muncul sekitar 7 Desember 1773, saat bersamaan dengan pengangkatan Mas Alit sebagai Bupati pertama Banyuwangi dan pembangunan kompleks pemerintahan yang diantaranya meliputi Dalem, Alun-alun, dan Masjid Jamek. Armaya menegaskan, suatu kota baru dapat dikatakan lahir apabila memiliki struktur administratif dan fisik yang menjadi tanda berdirinya pemerintahan lokal.
Dari sini terlihat bahwa pertarungan antara dua posisi itu tidak hanya berpusat pada perbedaan tanggal, melainkan perbedaan konsepsi dasar tentang kelahiran. DHC ’45 berbicara tentang lahirnya semangat dan identitas, sementara Armaya berbicara tentang lahirnya institusi dan pemerintahan. Perdebatan ini sejatinya menggambarkan peristiwa tarik menarik antara dua paradigma, yaitu sejarah sebagai memori kolektif dan sejarah sebagai arsip administratif.
Menariknya, mereka sama-sama mengklaim diri sebagai pembela kebenaran sejarah. Namun, definisi kebenaran yang mereka gunakan berangkat dari paradigma epistemologis berbeda. DHC ’45 mengedepankan kebenaran moral sementara Armaya menekankan kebenaran empiris. Surat Armaya bahkan menggunakan analogi ilmu alam untuk menegaskan sikapnya, sebagaimana teori atom Dalton direvisi ketika ditemukan partikel baru, demikian pula kebenaran sejarah bisa berubah jika ditemukan bukti baru. Pernyataan ini tampak rasional, tetapi mengandung paradoks. Menyerahkan kebenaran pada penemuan dokumen tidaklah sepenuhnya tepat, sejarah akan mungkin mengalami reduksi menjadi arsip yang statis dan kehilangan daya reflektifnya terhadap memori kolektif. Armaya menganggap bahwa fakta fisik — seperti surat wakaf Mas Alit tahun 1773 atau bangunan masjid — merupakan dasar ontologis bagi lahirnya Banyuwangi.
Sebaliknya, DHC ’45 meskipun menolak basis kolonial, juga tidak sepenuhnya menyajikan bukti primer yang dapat saling diuji silang. Rujukan mereka terhadap hasil terselenggaranya seminar sejarah, laporan peneliti, dan konsensus tokoh masyarakat menunjukkan suatu kecenderungan menilai kebenaran sejarah melalui otoritas sosial dan moral belaka, bukan melalui pembuktian keberadaan arsip. Dalam dua posisi ini, kita menyaksikan dilema metodologis khas historiografi lokal.
Pertarungan antara tahun 1771 dan 1773 sebagai penetapan sebenarnya mencerminkan dua wajah sejarah lokal pasca – Orde Baru. Di satu sisi, sejarah menjadi sarana untuk membangun identitas kultural atau sebuah proses dekolonisasi simbolik terhadap heroisme lokal. Di sisi lain, sejarah juga menjadi arena legitimasi birokratis tentang siapa yang berhak menulis, menetapkan, dan mengesahkan asal mula menjadi simbol administratif yang memiliki implikasi hukum, ekonomi, dan politik.
DHC ’45 dengan jelas mewakili arus pertama. Sebagai lembaga warisan pejuang kemerdekaan, mereka melihat sejarah Banyuwangi sebagai representasi semangat 1945. Mereka menolak keras tanggal 7 Desember 1773 karena dianggap mengandung aroma kolonial, yakni tanggal yang berkaitan dengan keputusan VOC. Bagi mereka, mengganti 18 Desember 1771 dengan 7 Desember 1773 sama dengan menghina arwah para pejuang Bayu. Dalam konstruksi ini, Harjaba dimaknai sebagai ritus politik untuk memelihara ingatan kolektif anti – penjajahan.
Armaya, berfikir sebaliknya. Ia mengedepankan rasionalitas administratif. Ia tidak mempersoalkan hal-hak yang sarat muatan kolonial dalam proses pengangkatan Mas Alit sebagai Bupati, sebab menurutnya sejarah tidak dapat dipisahkan dari konteks kekuasaan zamannya. Baginya, pembangunan Dalem, Alun-alun, dan Masjid pada 1773 merupakan titik objektif berdirinya Banyuwangi sebagai kota. Pandangan ini sejatinya mencerminkan pendekatan positivistik terhadap sejarah. Ia menuduh argumen DHC ’45 sebagai pseudo-ilmiah. Armayamenuntut adanya pembacaan ulang berbasis dokumen dan catatan arsip yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun baik DHC ’45 maupun Armaya tidak sepenuhnya bebas dari muatan ideologis. DHC ’45 terjebak pada heroisme, sedangkan Armaya berisiko mengabsahkan struktur kolonialisme sebagai fondasi identitas kota. Keduanya, dengan cara berbeda telah mengabaikan fakta bahwa sejarah Banyuwangi tidak berdiri di atas satu peristiwa tunggal, melainkan serangkaian transformasi di sektor sosial, politik, dan kultural yang saling bertautan. Dalam konteks inilah, perdebatan tentang tanggal Harjaba perlu dibaca sebagai pertarungan atas makna sejarah itu sendiri.
Mungkinkah suatu saat, tanggal Hari Jadi Banyuwangi yang kini diperingati bisa berubah kembali? Pertanyaan itu akan membawa kita ke wilayah praksis historiografi dan politik kebijakan lokal. Sejak DPRD Banyuwangi menetapkan 18 Desember 1771 sebagai Hari Jadi Banyuwangi melalui Surat Keputusan tahun 1995, tanggal ini telah melekat dalam ritus resmi pemerintahan, kalender pariwisata, dan pendidikan lokal. Namun, sebagaimana disadari oleh Armaya, sejarah adalah disiplin yang selalu terbuka terhadap perubahan jika bukti baru ditemukan.
Kita bisa cermati, dalam beberapa tahun terakhir, upaya digitalisasi arsip dan kolaborasi penelitian antarnegara semakin intensif, peluang munculnya data baru tentu tidak dapat diabaikan. Setelah dokumen resolusi pengangkatan Mas Alit sebagai Bupati Banyuwangi ditemukan, maka laporan-laporan tentang pembangunan sistem tata kelola pemerintahan mungkin suatu saat juga bisa ditemukan. Jika bukti semacam itu muncul dan terverifikasi, diskursus perubahan tanggal Harjaba dapat kembali mencuat.
Namun, perubahan tersebut tidak akan semata-mata ditentukan oleh keberadaan arsip. Dalam masyarakat yang telah menjadikan Harjaba sebagai simbol kebanggaan kolektif, perubahan tanggal akan sekaligus menjadikan perubahan makna. Ia akan memerlukan proses sosial politik yang panjang. Seminar akademik, konsultasi publik, hingga keputusan politik di daerah. Sebuah tanggal yang telah diinternalisasi selama berpuluh-puluh tahun tidak mudah diganti tanpa risiko mengguncang stabilitas simbolik masyarakat. Setiap kemungkinan adanya perubahan Harjaba di masa depan perlu disikapi dengan kehati-hatian epistemik.
Perdebatan DHC ’45 dan Armaya menyadarkan kita bahwa historiografi lokal membutuhkan sebuah mekanisme baru yang lebih transparan, terbuka, dan partisipatif. Historiografi tidak dapat dikuasai oleh satu lembaga saja atau individu yang mengklaim kebenarannya sendiri. Diperlukan komisi sejarah independen yang secara khusus menghimpun sejarawan profesional, arsiparis, ahli hukum, dan perwakilan masyarakat untuk bertugas meninjau ulang seluruh sumber primer tentang asal-usul Banyuwangi. Komisi ini dapat bertugas memverifikasi dokumen wakaf Mas Alit yang disebut Armaya, mengevaluasi arsip kolonial, dan menulis laporan publik berbasis bukti terbuka.
Kedua arsip tersebut — laporan DHC ’45 dan surat Armaya — sangat perlu dibaca bukan hanya sebagai teks yang saling menegasikan satu sama lain, melainkan sebagai representasi dari dua sisi dialektika historis yang saling melengkapi. Perdebatan keduanya menunjukkan bahwa kebenaran sejarah di tingkat lokal tidak pernah final. Ia akan selalu terbuka terhadap segala macam bentuk reinterpretasi, baik karena adanya penemuan arsip baru maupun perubahan cara pandang masyarakat memaknai masa lalunya. Harjaba akan mungkin ditulis ulang oleh generasi yang berbeda pada masa nya nanti. Sejarah itu bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk mengingatnya, kata Paul Ricoeur.
* Penulis merupakan Pemerhati Budaya.